Indonesia Safety Development

Indonesia Safety Development

Minggu, 09 Maret 2014

PENERAPAN DAN BUDAYA K3 TAHUN 2015


WAJIB DILAKSANAKAN DAN DITERAPKAN DISETIAP PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Apakah di Perusahaan Anda sudah memiliki seorang Ahli K3 Umum < Keselamatan dan Kesehatan Kerja > ?


Apakah di Perusahaan Anda sudah memiliki Petugas P3K < Pertolongan Pertama Pada Kecelekaan > ?

Sebagai Seorang Karyawan / Pekerja , sudahkah anda melakukan Pemeriksaan Kesehatan ( General Chek Up ) di Klinik / Laboratorium resmi yang telah di tunjuk oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. ?


Setiap Operator Peralatan Kerja wajib memiliki Setifikat Izin Operasional ( SIO ), begitu pula dengan Peralatan Kerjanya . Apakah sudah diterapkan di perusahaan Anda ?



INFORMASI , PENDAFTARAN DAN SERTIFIKASI  
--------------------------------------------------------------------------- 


Megi Budi S, SE   HP : 0812 8725 2591  WA : 0812 1328 7933 

Email          : indonesia_safetydevelopment@yahoo.co.id

UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN TENTANG :




KESELAMATAN KERJA < K3 UMUM >
NOMOR 1 TAHUN 1970

OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
NOMOR PER.09/MEN/VII/2010

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA. < P3K>
NOMOR PER. 15/MEN/VIII/2008

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG
PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA < PJK3 >
NOMOR .PER - 04 / MEN / 1995


< INFORMASI LENGKAP DAPAT DIUNDUH PADA GOOGLE >

Kamis, 20 Februari 2014

JENIS PELATIHAN SERTIFIKASI K3






Pelatihan Calon Ahli K3 Umum 

Pelatihan Petugas P3K
Operator Rigger ( Juru Ikat ) Pesawat Angkat Angkut 
Petugas Pemeriksa dan Penguji / Teknisi Pesawat Angkat Angkut 
Operator Keran Angkat Jenis Mobil Crane Kelas I 
Operator Keran Angkat Jenis Mobil Crane Kelas II 
Operator Keran Angkat Jenis Mobil Crane Kelas III 
Operator Keran Angkat Jenis Overhead Traveling Crane ( OTC ) I
Operator Keran Angkat Jenis Overhead Traveling Crane ( OTC ) II
Operator Keran Angkat Jenis Overhead Traveling Crane ( OTC ) III
Pembinaan dan Pengujian Operator Pita Transport
Operator Pesawat Angkat Angkut Diatas Landasan dan
diatas Permukaan Jenis Forklift
Operator Pesawat Angkat Angkut Diatas Landasan dan 40
diatas Permukaan Jenis Alat Berat
Tekhnisi Alat Angkutan Diatas Jalan Rel
Operator Keran Angkat Jenis Gondola
Tekhnisi Keran Angkat Jenis Gondola

INFORMASI DAN PENDAFTARAN 

---------------------------------------------------- 
Megi  < 0812 8725 2591 >
Email  : indonesia_safetydevelopment@yahoo.com

Jumat, 08 November 2013

TRANING / PELATIHAN SERTIFIKASI CALON AHLI K3 UMUM


TUJUAN PELATIHAN

Guna meningkatkan kemampuan serta kualifikasi 
 tenaga teknis yang berkeahlian dalam  bidang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) dengan kemampuan identifikasi, evaluasi dan pengendalian yang berkaitan dengan bidang K3 secara umum serta  memiliki sertifikat sebagai Ahli K3 dari Kemenakertrans RI

PESERTA
Pelatihan ini dapat diikuti oleh para Supervisor, Anggota P2K3,
HSE dan Safety Officer

SYARAT PENDIDIKAN 

 Diploma (D3) atau sederajat
S1 dengan dengan pengalaman di bidang K3 
sekurang-kurangnya 2 tahun

MATERI TRAINING
Kebijakan K3 Nasional Undang-undang No. 1 Tahun 1970
Sistem Manajemen K3
Prinsip dasar K3Panitia Pembina K3 
Pengawasan K3 Konstruksi Bangunan
Pengawasan K3 Listrik
Pengawasan Penanggulangan Kebakaran
Pengawasan K3 Pesawat Uap
Seminar
Pengawasan K3 Bejana tekan
Pengawasan K3 Mekanik
Pengawasan Kesehatan Kerja
Sistem Pelaporan Kecelakaan
Analisa Bahaya
Pengenalan Resiko
Sistem Manajemen K3
Audit SMK3 
Evaluasi 
Praktek Inspeksi / Kunjungan Lapangan

INSTRUKTUR

Instruktur terdiri Instruktur Senior yang telah berpengalaman 
berasal dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemenakertrans) Republik Indonesia 
serta Praktisi  yang telah berpengalaman dalam bidang K3

SERTIFIKASI

Peserta yang telah dinyatakan lulus  akan mendapatkan  Sertifikat dan Surat Penunjukan sebagai Ahli K3  dari  Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia


Informasi  & Pendaftaran

HP. :  0812 8725 2591 WA . :  0812 1328 7933
Email : indonesia_safetydevelopment@yahoo.com

Minggu, 03 November 2013

UNDANG – UNDANG TENTANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

UU no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 :

(1)   Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
          a.   keselamatan dan kesehatan kerja;
          b.   moral dan kesusilaan; dan
          c.   perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-
                nilai agama.
(2)   Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja
       yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)   Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
       dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU no 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Pasal 8 :

(1)     Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan
kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan
dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya

Mengenai jenis pemeriksaan kesehatan kerja tertuang dalam Permenakertrans No.: Per-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, dimana jenis-jenis pemeriksaan kesehatan kerja terdiri dari :

  1. Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja
Definisi : pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang
tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. —–> Pasal 1

Tujuan : agar tenaga keria yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang
setinggi- tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai
tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukannya
sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan
tenaga kerja lain-lainnya juga dapat dijamin. ——> Pasal 2
Periode : Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2)
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan
Sebelum Kerja. ——> Pasal 2

  1. Pemeriksaan kesehatan Berkala
Definisi : pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga
kerja yang dilakukan oleh dokter. ——–> Pasal 1

Tujuan :  untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga keria sesudah
berada dalam pekerjaannya serta menilai kemungkinan adanya pengaruh –
pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan
usaha-usaha pencegahan. ——> Pasal 3

Periode : Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut
di atas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga
kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. ——> Pasal 3

  1. Pemeriksaan Kesehatan Khusus
Definisi : pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus
terhadap tenaga kerja tertentu. ——–> Pasal 1

Tujuan : untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu
terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja
tertentu. ——> Pasal 5

Periode : apabila terdapat keluhan- keluhan di antara tenaga kerja, atau atas
pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas
penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai- balainya atau atas
pendapat umum di masyarakat. ——> Pasal 5 

Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:

1.    Tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua) minggu.

2.    Tenaga kerja yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu.

3.    tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan


DENGAN MOBIL LAB LENGKAP DAN TENAGA MEDIS 
KAMI SIAP MEMBANTU MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 
KARAYAWAN / PEKERJA DI PERUSAHAAN ANDA 

UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN JAWA BARAT 
HUBUNGI KAMI   HP :  0812 8725 2591  WA. 0812 1328 7933





Sabtu, 28 September 2013

DASAR HUKUM MENGENAI ALAT PELINDUNG DIRI ( APD )


ALAT PELINDUNG DIRI ( APD )

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu keharusan bagi para pekerja yang mempunyai resiko yang dapat menyebabkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK )

Alat Pelindung Diri (APD) secara definisi dapat diartikan Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap resiko dan bahaya yang ditimbulkan saat melakukan pekerjaan

DASAR HUKUM ALAT PELINDUNG DIRI ( APD )

Dasar hukum mengenai APD : UU No 1 Th 1970 Ps 14 c yang berbunyi :


" Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tingkat  yang berada di bawahnya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yg diperlukan menurut pegawai pengawas atau Ahli K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja  )