TRANING / PELATIHAN SERTIFIKASI CALON AHLI K3 UMUM

TUJUAN PELATIHAN

Guna meningkatkan kemampuan serta kualifikasi 
 tenaga teknis yang berkeahlian dalam  bidang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) dengan kemampuan identifikasi, evaluasi dan pengendalian yang berkaitan dengan bidang K3 secara umum serta  memiliki sertifikat sebagai Ahli K3 dari Kemenakertrans RI

PESERTA

Pelatihan ini dapat diikuti oleh para Supervisor, Anggota P2K3,

HSE dan Safety Officer

SYARAT PENDIDIKAN 

 Diploma (D3) atau sederajat

S1 dengan dengan pengalaman di bidang K3 
sekurang-kurangnya 2 tahun

MATERI TRAINING

Kebijakan K3 Nasional Undang-undang No. 1 Tahun 1970

Sistem Manajemen K3

Prinsip dasar K3Panitia Pembina K3 

Pengawasan K3 Konstruksi Bangunan
Pengawasan K3 Listrik
Pengawasan Penanggulangan Kebakaran

Pengawasan K3 Pesawat Uap

Seminar

Pengawasan K3 Bejana tekan

Pengawasan K3 Mekanik

Pengawasan Kesehatan Kerja

Sistem Pelaporan Kecelakaan

Analisa Bahaya

Pengenalan Resiko

Sistem Manajemen K3

Audit SMK3 

Evaluasi 

Praktek Inspeksi / Kunjungan Lapangan

INSTRUKTUR

Instruktur terdiri Instruktur Senior yang telah berpengalaman 
berasal dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemenakertrans) Republik Indonesia 
serta Praktisi  yang telah berpengalaman dalam bidang K3

SERTIFIKASI

Peserta yang telah dinyatakan lulus  akan mendapatkan  Sertifikat dan Surat Penunjukan sebagai Ahli K3  dari  Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Informasi  & Pendaftaran

HP. :  0812 8725 2591 WA . :  0812 1328 7933
Email : indonesia_safetydevelopment@yahoo.com

UNDANG – UNDANG TENTANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

UU no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 :

(1)   Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

          a.   keselamatan dan kesehatan kerja;

          b.   moral dan kesusilaan; dan

          c.   perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-

                nilai agama.

(2)   Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja

       yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)   Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

       dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU no 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Pasal 8 :

(1)     Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan

kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan

dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya

Mengenai jenis pemeriksaan kesehatan kerja tertuang dalam Permenakertrans No.: Per-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, dimana jenis-jenis pemeriksaan kesehatan kerja terdiri dari :

1. Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja

Definisi : pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang

tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. —–> Pasal 1

Tujuan : agar tenaga keria yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang

setinggi- tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai

tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukannya

sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan

tenaga kerja lain-lainnya juga dapat dijamin. ——> Pasal 2

Periode : Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2)

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan

Sebelum Kerja. ——> Pasal 2

2. Pemeriksaan kesehatan Berkala

Definisi : pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga

kerja yang dilakukan oleh dokter. ——–> Pasal 1

Tujuan :  untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga keria sesudah

berada dalam pekerjaannya serta menilai kemungkinan adanya pengaruh –

pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan

usaha-usaha pencegahan. ——> Pasal 3

Periode : Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut

di atas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga

kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. ——> Pasal 3

3. Pemeriksaan Kesehatan Khusus

Definisi : pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus

terhadap tenaga kerja tertentu. ——–> Pasal 1

Tujuan : untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu

terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja

tertentu. ——> Pasal 5

Periode : apabila terdapat keluhan- keluhan di antara tenaga kerja, atau atas

pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas

penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai- balainya atau atas

pendapat umum di masyarakat. ——> Pasal 5 

Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:

1.    Tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua) minggu.

2.    Tenaga kerja yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu.

3.    tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan. 

DENGAN MOBIL LAB LENGKAP DAN TENAGA MEDIS 

KAMI SIAP MEMBANTU MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 

KARAYAWAN / PEKERJA DI PERUSAHAAN ANDA 

UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN JAWA BARAT 
HUBUNGI KAMI   HP :  0812 8725 2591  WA. 0812 1328 7933